INFO TEMPO – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mencari solusi terkait alokasi Dana Tambahan Kegiatan (TKD) untuk memperkuat sistem irigasi di 68 hektare lahan pertanian serta menangani kerusakan jembatan. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat kondisi irigasi yang ada saat ini memerlukan perbaikan segera agar dapat mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan kerja pada Rabu, 22 Juli 2026, Eka Putra didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga, meninjau langsung kondisi aliran sungai di Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di lokasi tersebut, ditemukan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang telah menginstal pipa sebagai sodetan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
Namun, penggunaan lapisan plastik terpal biru sebagai solusi sementara untuk parit irigasi darurat dinilai tidak memadai. Eka Putra menegaskan, “Jalur irigasi ini sangat vital, mengingat ada 68 hektare lahan pertanian yang bergantung pada aliran ini.” Hal ini disampaikan merujuk pada kebutuhan mendesak dari masyarakat yang memerlukan akses air yang layak untuk pertanian mereka.
Warga setempat, Mawardi, mengusulkan agar pemerintah mengganti sistem terpal darurat tersebut dengan solusi yang lebih permanen. “Kami mohon adanya anggaran dari pemerintah untuk memperbaiki jalur irigasi ini, karena semua petani sangat bergantung padanya,” ungkapnya. Menanggapi hal ini, Eka Putra menyatakan kesediaan untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD berdasarkan hasil pemetaan lapangan, agar jaringan irigasi permanen dapat segera terwujud.
Eka Putra juga menjelaskan bahwa hasil tinjauan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran. Oleh karena itu, alokasi TKD perlu disesuaikan untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian 68 hektare sawah tersebut.
Fernando dari Kemendagri menambahkan bahwa pergeseran anggaran ini dimungkinkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/10059/SJ, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam situasi tertentu, termasuk untuk kebutuhan mendesak pascabencana.
Pergeseran alokasi anggaran juga akan mencakup perbaikan dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, adalah salah satu yang putus dan mengakibatkan 81 kepala keluarga terisolasi, sementara jembatan sementara telah dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan batang pohon kelapa.
Selain itu, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, juga mengalami kerusakan parah, memaksa petani mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Dalam situasi ini, Bupati Tanah Datar berkomitmen untuk mengalihkan alokasi TKD agar pembangunan kedua jembatan tersebut dapat segera terlaksana, masing-masing dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
