Seorang hakim federal di Amerika Serikat baru-baru ini menyebut kasus yang dilayangkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terhadap Federal Reserve sebagai “tidak pantas” dan bertujuan untuk memaksa Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, untuk menurunkan suku bunga atau mundur dari jabatannya. Ini menjadi sorotan, mengingat Presiden Donald Trump telah mengkritik Powell sejak kembali ke Gedung Putih.
Pernyataan Hakim Boasberg
Hakim James Boasberg memberikan penilaian tajam terhadap penyelidikan DoJ terkait dugaan biaya yang membengkak di Federal Reserve, dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut lebih bermotif politik daripada berbasis bukti yang kuat. Pada hari Jumat, Boasberg mengumumkan bahwa dia akan menghentikan kemampuan penyelidik untuk mengeluarkan subpoena kepada pegawai agensi terkait kasus ini.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada 11 Maret, Boasberg menjelaskan bahwa “seperangkat bukti yang besar menunjukkan bahwa Pemerintah mengeluarkan subpoena ini kepada Dewan [Federal Reserve] untuk memberi tekanan kepada Ketua [Jerome Powell] agar memilih suku bunga yang lebih rendah atau mundur dari jabatannya.”
Tekanan Politik Terhadap Powell
Jerome Powell, yang diangkat oleh Trump pada masa jabatan pertamanya, telah menjadi sasaran tekanan untuk menurunkan suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi AS. Trump berupaya mendesaknya untuk mengubah kebijakan moneter, atau jika tidak, Powell harus memberikan tempat kepada orang lain yang lebih mudah dipengaruhi secara politik.
Trump tidak henti-hentinya menyerang Powell secara publik, bahkan menghina banker terkemuka negara tersebut. Meskipun demikian, Powell tetap tenang dan bahkan melawan Trump ketika presiden berupaya menjebaknya dalam situasi publik.
Pernyataan Powell dan Respon DoJ
Pada bulan Januari, setelah DoJ mengumumkan penyelidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait dugaan biaya yang membengkak dalam renovasi kantor pusat Federal Reserve di Washington DC, Powell menyatakan, “Ini tentang apakah Federal Reserve dapat terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi — atau apakah kebijakan moneter akan diarahkan oleh tekanan politik atau intimidasi.”
Hakim Boasberg menegaskan bahwa DoJ tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Powell dengan kejahatan, menyatakan bahwa “justifikasi Pemerintah sangat tipis dan tidak terduga sehingga Pengadilan hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka bersifat pretensius.” Dia pun memutuskan untuk membatalkan subpoena tersebut.
Dampak Penolakan Kasus
Putusan ini menghalangi Jaksa Federal AS, Jeanine Pirro, yang merupakan mantan pembawa berita Fox News, untuk mendapatkan catatan dari bank sentral AS. Pirro mencela keputusan Boasberg, menyebutnya sebagai “hakim aktivis” dan menyatakan bahwa putusannya “menghebohkan,” menambahkan, “ini bukan cara kerja sistem peradilan pidana kita.” Dia juga berjanji bahwa DoJ akan mengajukan banding terhadap keputusan ini.
Konflik antara Trump dan Boasberg bukanlah hal baru. Tahun lalu, Gedung Putih mencantumkan otoritas perang abad ke-18 yang kuno untuk membenarkan pengabaian perintah Boasberg untuk menghentikan penerbangan deportasi. Trump bahkan menyebut Boasberg sebagai “pengacau dan provokator” yang tidak terpilih, dan menyerukan pemecatan hakim yang tidak memihak padanya.
Kesimpulan
Putusan hakim Boasberg menunjukkan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan independensi lembaga keuangan. Meskipun sebagian besar Partai Republik mendukung Trump, beberapa senator menyoroti pentingnya menjaga integritas Federal Reserve. Kasus ini menjadi perhatian di tingkat internasional, terutama bagi para pengamat ekonomi di Indonesia yang khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas pasar global.
