Ratusan warga berkumpul di jalanan Damaskus, ibu kota Suriah, pada hari Minggu lalu untuk menyuarakan penolakan terhadap upaya pemerintah yang membatasi penjualan dan konsumsi alkohol. Protes ini menggambarkan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa otoritas Islamis mungkin akan lebih jauh membatasi kebebasan pribadi di negara tersebut.
Pekan lalu, gubernur Damaskus mengeluarkan larangan penjualan minuman beralkohol di restoran dan bar di seluruh kota. Pemilik usaha diberikan waktu tiga bulan untuk mematuhi peraturan tersebut. Menurut pihak berwenang, keputusan ini diambil “atas permintaan komunitas setempat.” Namun, ada pengecualian bagi toko-toko di tiga kawasan yang mayoritas dihuni oleh warga Kristen, yang masih diperbolehkan menjual alkohol dalam kemasan tertutup, meskipun tidak dapat menyajikannya di tempat.
Menurut peraturan baru, toko-toko yang menjual alkohol harus berjarak minimal 75 meter dari masjid dan sekolah, serta 20 meter dari kantor polisi dan gedung pemerintahan. Hingga saat ini, Presiden Ahmed al-Sharaa belum memberikan komentar publik mengenai isu alkohol ini.
Protes Menyoroti Kebebasan Pribadi
Di tengah protes, pasukan keamanan bersenjata berat mengawasi para demonstran, namun situasi berlangsung tanpa insiden. Isa Qazah, seorang pematung berusia 45 tahun, menyampaikan kepada kantor berita AP, “Ini bukan tentang apakah kita ingin minum alkohol, ini tentang kebebasan pribadi. Kami di sini untuk membela sebuah ide.” Senada dengan itu, penulis televisi Rami Koussa, 37 tahun, menegaskan kepada AFP bahwa “jenis keputusan seperti ini tidak akan bertahan.”
Ketakutan Terhadap Pembatasan yang Lebih Ketat
Protes ini mencerminkan ketakutan yang semakin tumbuh terhadap kemungkinan pemerintah Islamis akan lebih jauh membatasi kebebasan pribadi. Sebelumnya, mereka telah memberlakukan penggunaan pakaian renang “modis” di pantai umum di seluruh negara dan melarang penggunaan makeup bagi pekerja perempuan di sektor publik di provinsi Latakia.
Kepala pemerintahan sementara, Ahmed al-Sharaa, yang merupakan mantan pemberontak Islamis, tampaknya berhati-hati dalam mengimplementasikan pembatasan sosial. Namun, dia menghadapi tekanan yang semakin besar dari kalangan konservatif untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang lebih ketat. Suriah juga masih rentan terhadap kekerasan sektarian meskipun al-Sharaa telah berkomitmen untuk menyatukan negara dan menghormati pluralisme serta melindungi minoritas.
Reaksi Pemerintah dan Upaya Menenangkan
Menanggapi kritik yang tajam, otoritas Damaskus mengeluarkan pernyataan pada Sabtu malam yang meminta maaf kepada komunitas Kristen di kota tersebut “atas kesalahpahaman atau penafsiran yang salah terhadap keputusan ini.” Mereka juga menjelaskan bahwa hotel tidak akan terkena larangan penjualan alkohol. “Keputusan ini tidak mengganggu kebebasan pribadi warga,” bunyi pernyataan tersebut. “Regulasi penjualan alkohol ada di semua negara, dengan perbedaan dalam cara penerapan dan penegakannya.”
Kesimpulan
Protes di Damaskus menunjukkan adanya penolakan yang kuat terhadap upaya pembatasan kebebasan pribadi, yang mungkin memiliki implikasi lebih luas bagi masyarakat Suriah. Dengan meningkatnya tekanan dari kalangan konservatif, situasi ini patut dicermati oleh masyarakat internasional mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik di negara yang telah dilanda konflik berkepanjangan ini.
