Perjalanan PM Irak ke Iran: Apakah Baghdad Akan Ubah Hubungan?
Setelah menyelesaikan kunjungan resmi pertamanya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi tiba di Iran untuk melakukan pertemuan diplomatik yang signifikan. Kunjungan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Baghdad dalam menjalin hubungan dengan dua negara yang memiliki pengaruh besar, yaitu Amerika Serikat dan Iran, terutama setelah invasi yang dipimpin AS pada tahun 2003.
Dalam kunjungan ini, al-Zaidi, yang merupakan seorang pengusaha multimiliuner dan dianggap sebagai sosok kompromi dari blok Syiah yang berkuasa, berusaha untuk memperkuat posisi Irak di tengah ketegangan antara dua kekuatan tersebut. Ia sebelumnya diakui sebagai pilihan yang lebih disukai oleh AS dibandingkan dengan mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang kontroversial.
Sejak dilantik pada bulan Mei, al-Zaidi telah meluncurkan kampanye anti-korupsi yang ambisius, dengan menahan sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan Irak yang diduga terlibat korupsi. Kunjungan pertamanya ke Washington pada pertengahan Juli lalu juga membuahkan hasil yang positif, di mana ia menjalin hubungan baik dengan Presiden AS Donald Trump, yang memuji al-Zaidi sebagai ‘juara yang luar biasa’ dan menyatakan bahwa kedua negara akan menjalin banyak kesepakatan.
Selama kunjungan tersebut, Irak berhasil menandatangani banyak perjanjian dan kemitraan dengan perusahaan AS, serta merencanakan rehabilitasi jalur pipa minyak Irak-Suriah yang tidak aktif. Hal ini mendapat sambutan positif dari Departemen Luar Negeri AS. Al-Zaidi mengungkapkan keinginannya untuk mengalihkan hubungan Irak dengan AS dari yang berbasis keamanan menjadi kerjasama ekonomi, yang menunjukkan ambisinya untuk memperdalam kepercayaan dan keterikatan antara Washington dan Baghdad.
Namun, di bawah pemerintahan al-Zaidi, Irak mungkin memasuki babak politik baru dengan berusaha untuk memposisikan diri sebagai aktor regional yang lebih independen, terutama setelah pengaruh Iran yang kuat pasca jatuhnya Presiden Saddam Hussein. Saat ini, Irak sangat bergantung pada gas alam dan listrik Iran, dengan perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari 12 miliar dolar AS setiap tahun, menjadikannya salah satu mitra dagang terbesar Iran.
Setiap tahun, jutaan peziarah Syiah Iran melintasi perbatasan untuk mengunjungi situs-situs suci di Irak, menyoroti hubungan budaya dan agama yang dalam antara kedua negara. Prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh, Ayatollah Ali Khamenei, juga melalui kota-kota ziarah Syiah Irak, Najaf dan Karbala, menegaskan simbiosis yang telah terjalin lama.
Pemerintah Iran juga telah menjalin hubungan erat dengan partai-partai Syiah yang berpengaruh dan kelompok bersenjata di Irak, yang menjadi tulang punggung angkatan bersenjata Irak, memberikan Teheran pengaruh yang signifikan dalam struktur kekuasaan Baghdad. Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan tekanan besar kepada Irak untuk memperketat kontrol negara terhadap kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran, yang telah berperan penting dalam konflik militer mendukung Teheran selama perang AS-Israel melawan Iran.
Namun, kelompok-kelompok ini juga merupakan bagian penting dari angkatan bersenjata Irak. Oleh karena itu, mengelola hubungan Baghdad dengan kelompok bersenjata yang terkait dengan Teheran sambil memastikan stabilitas internal menjadi salah satu ujian politik paling sulit bagi pemerintah Irak saat ini. Meskipun perang telah menyebabkan kerugian ekonomi dan militer yang parah bagi Iran, tantangan diplomatik baru terus muncul bagi pemerintah Teheran.
Pemilihan al-Zaidi sebagai Perdana Menteri menunjukkan upaya untuk memperkuat hubungan Irak yang rumit dengan negara-negara Teluk Arab dan Turki, berusaha untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang telah terjalin selama ini.







