Hurst Group

Lexington, KY Hurst Business Supply & Furniture Solutions

Pertemuan tokoh nasional dengan Sultan HB X membahas isu korupsi

Pertemuan Tokoh dengan Sultan HB X Bahas Isu Hukum dan Korupsi

Sejumlah tokoh terkemuka Indonesia bertemu dengan Sri di Keraton Yogyakarta pada Kamis, 23 Juli 2026, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Di antara yang hadir adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan putrinya, Alissa Wahid, yang merupakan istri dan anak dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, serta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan , Laode M. Syarif.

Usai pertemuan, Alissa Wahid menjelaskan bahwa mereka membahas sejumlah isu kebangsaan yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya masalah di Indonesia. “Kami membahas tentang penanganan korupsi, yang tidak boleh hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga harus menyelesaikan kasus secara menyeluruh,” ungkapnya.

📖 Baca Juga:

Menurut Alissa, penegakan hukum saat ini masih bersifat sektoral dan memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah melalui aparat penegak hukum. Dia menambahkan bahwa terdapat krisis kepercayaan di kalangan masyarakat, di mana publik mulai mempertanyakan keaslian penegakan hukum yang dilakukan, apakah murni akibat pelanggaran atau terdapat agenda lain di baliknya.

Laode M. Syarif juga menyoroti pentingnya integritas dalam penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan agar dapat terbangun kembali. “Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak institusi penegak hukum memiliki masalah internal yang membuat masyarakat meragukan kredibilitas mereka,” kata Laode.

Di samping itu, Amin Abdullah, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menekankan urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga kini belum ada kejelasan. “Kami percaya bahwa UU ini perlu menjadi prioritas, mengingat korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang semakin mengakar dan memerlukan penanganan yang lebih optimal,” jelasnya.

Amin menambahkan bahwa jika undang-undang tersebut disahkan, banyak aspek lain dalam penegakan hukum akan mengikuti. “Pemerintah harus mulai bertanggung jawab kepada publik atas setiap kebijakan yang diambil, bukan hanya kepada DPR,” tutupnya.

Panda Bonds Indonesia: Strategi Kurangi Ketergantungan Dolar

Pemerintah Indonesia berupaya memperluas sumber pendanaan dengan meluncurkan , yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, langkah ini merupakan bagian dari diversifikasi sumber pembiayaan yang sebelumnya didominasi oleh mata uang dolar. Dalam pernyataan yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis, Purbaya menjelaskan bahwa pembiayaan global kini juga melibatkan Jepang, Australia, dan China.

Penerbitan yang menggunakan denominasi yuan ini diharapkan akan memperkuat kerangka kerja Transaksi Mata Uang Lokal (LCT) antara Indonesia dan China. Dengan demikian, transaksi bilateral dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal, yaitu dan yuan, bukan dolar AS. Purbaya menegaskan, “Melalui LCT, mereka membayar dengan yuan dan kita menerima rupiah melalui transaksi antara bank dan bank sentral.” Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yang berdampak pada stabilitas nilai tukar.

📖 Baca Juga:

Purbaya juga menyampaikan keyakinan bahwa dengan menurunnya ketergantungan pada dolar, nilai tukar rupiah cenderung akan menguat. “Strategi ini secara sadar dikembangkan untuk memaksimalkan instrumen yang tersedia guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah,” tambahnya. Dalam rencana awal, penerbitan Panda Bonds ini akan dibatasi hingga sekitar 1 miliar dolar AS, yang merupakan langkah awal pemerintah untuk memperkenalkan instrumen baru ini ke pasar.

Pemerintah berencana untuk mengevaluasi permintaan investor melalui proses book-building sebelum mempertimbangkan penerbitan yang lebih besar. Dana yang diperoleh dari penerbitan Panda Bonds ini akan digunakan untuk membantu membiayai sebagian dari defisit anggaran pemerintah dan kebutuhan belanja lainnya. Dengan demikian, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari usaha lebih luas Indonesia untuk memperluas opsi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang menggunakan mata uang dolar di pasar global.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi , terutama dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah fluktuasi pasar global. Selain itu, dengan diversifikasi sumber pendanaan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan meminimalisir risiko akibat ketergantungan pada satu mata uang.

Protes keadilan Lorenzo di Houston untuk menghormati Lorenzo Salgado Araujo.

Protes ‘Keadilan untuk Lorenzo’ Ganggu Rapat Dewan Houston

besar berlangsung di , Texas, ketika sekelompok pengunjuk rasa meneriakkan seruan ‘ untuk Lorenzo’ dalam rapat dewan kota pada hari Selasa. Aksi ini dipicu oleh kematian tragis Araujo, seorang pria berusia 52 tahun yang tewas ditembak oleh seorang agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) pada 7 Juli lalu.

Para pengunjuk rasa menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban terkait insiden tersebut, yang dianggap sebagai kasus pelanggaran . Mereka berusaha menarik perhatian dewan kota dan masyarakat luas atas apa yang mereka anggap sebagai tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima.

📖 Baca Juga:

Menurut keterangan saksi, Lorenzo ditembak saat sedang berada di lingkungan tempat tinggalnya, dan peristiwa itu memicu kemarahan di kalangan komunitas lokal. Banyak yang merasa bahwa tindakan agresif oleh agen ICE tidak sebanding dengan situasi yang dihadapi Lorenzo pada saat itu.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan, sambil meneriakkan slogan-slogan anti-kekerasan dan hak asasi manusia. Kejadian ini tidak hanya mengguncang kota Houston, tetapi juga menarik perhatian nasional mengenai tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum terhadap warga sipil.

Wakil dewan kota yang menghadiri rapat tersebut berusaha menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, namun suasana semakin tegang ketika beberapa peserta debat berusaha menyampaikan pendapat mereka. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pihak berwenang dan masyarakat, terutama dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Protes ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan isu-isu keadilan sosial dan perlunya reformasi dalam lembaga penegak hukum. Komunitas setempat berharap kejadian serupa tidak akan terulang dan menuntut adanya tindakan konkret untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga.

Berbagai organisasi hak asasi manusia juga menyatakan dukungan terhadap protes ini, menyerukan penyelidikan independen atas kematian Lorenzo dan penghentian tindakan kekerasan oleh lembaga pemerintah. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi perubahan positif di dalam sistem penegakan hukum yang ada.

Pengadilan Iran Peringatkan ‘Infiltrator’, Umumkan Eksekusi Baru

Teheran, – Pengadilan Iran baru-baru ini mengumumkan serangkaian yang terkait dengan kerusuhan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah untuk menanggapi pihak-pihak yang dianggap berusaha menciptakan perpecahan di tengah konflik dengan Amerika Serikat. Pada hari Rabu, media resmi pengadilan menginformasikan tentang eksekusi Mehdi Khanaki, yang diidentifikasi sebagai ‘elemen aktif kelompok teroris’ yang ditangkap selama nasional pada bulan Januari lalu.

Televisi negara menyiarkan rekaman penggerebekan yang dilakukan oleh pasukan keamanan di sebuah rumah di Karaj, dekat Teheran, di mana ditemukan sejumlah pistol, amunisi, dan bahan peledak. Pengadilan revolusioner di kota tersebut mengadili Khanaki atas tuduhan melakukan ‘tindakan operasional untuk mendukung rezim Zionis, Amerika Serikat, dan kelompok musuh’ di antara tuduhan lainnya. Pada hari Minggu, dua pria lainnya juga dieksekusi terkait dengan kasus yang melibatkan 16 terdakwa yang muncul dari protes mematikan di Isfahan, Iran tengah, pada tanggal 8 Januari. Pihak berwenang menyatakan bahwa kedua pria tersebut terlibat dalam pembunuhan beberapa petugas polisi, namun aktivis yang berbasis di luar negeri membantah narasi pemerintah dan menunjukkan adanya pelanggaran proses hukum serta penyiksaan.

📖 Baca Juga:

Protes dimulai pada tanggal 28 Desember di Teheran pusat terkait masalah ekonomi, tetapi dengan cepat berkembang menjadi ungkapan kemarahan nasional terhadap pemerintahan, mirip dengan demonstrasi sebelumnya. Pihak berwenang menyebut kerusuhan tersebut sebagai ‘kudeta’ yang diatur oleh AS dan Israel, dan menolak temuan dari Amnesty International serta organisasi internasional lainnya yang menyatakan bahwa pasukan keamanan melakukan ‘pembunuhan massal yang tidak sah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya’ selama pemadaman total internet dan komunikasi.

Sejak protes tersebut, puluhan ribu orang telah ditangkap, termasuk dalam perang AS-Israel yang dimulai pada tanggal 28 Februari. Dewan Koordinasi Asosiasi Perdagangan Guru Iran, sebuah badan non-pemerintah di dalam Iran, minggu lalu mengutuk apa yang disebutnya sebagai ‘penjatuhan hukuman penjara yang semakin berat dan tekanan terus-menerus terhadap aktivis serikat guru’ oleh pihak berwenang. Pelanggaran terkait keamanan mengikuti undang-undang yang disahkan setelah perang 12 hari dengan Israel pada bulan Juni 2025, yang bertujuan untuk menghukum lebih berat atas ‘spionase’ dan tindakan lain yang dianggap bekerja sama dengan ‘musuh’ serta merongrong keamanan nasional.

Ratusan warga Iran, termasuk pengusaha dan selebritas yang berada di dalam dan luar negeri, juga telah kehilangan seluruh aset mereka yang disita oleh negara. Televisi negara juga secara berkala menyiarkan ‘pengakuan’ dari orang-orang yang ditangkap atau dieksekusi karena tuduhan tersebut. Yang terbaru ditayangkan pada hari Senin, ketika seorang pemuda dengan wajah yang diburamkan terlihat mengaku bahwa dia mengunggah cerita Instagram yang menentang Republik Islam selama perang saat ini. Kepolisian Teheran menyatakan bahwa pria yang tidak diidentifikasi tersebut merilis ‘konten yang melanggar norma dan anti-tanah air’ secara daring dengan tujuan untuk ‘merusak keamanan psikologis masyarakat’.

“Saya melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya. Kini saya yakin bahwa kita semua harus bersatu untuk membangun Iran, tidak ada orang lain yang berhak melakukan agresi terhadap negara kita,” ujarnya. Pada tanggal 13 Juli, Kementerian Intelijen Iran merilis daftar ‘media musuh’ yang mencakup puluhan jaringan media, 61 individu yang disebut sebagai ‘figur media-manusia’, serta 310 akun atau halaman online. Mereka memperingatkan bahwa mengirimkan foto, video, atau informasi kepada outlet, orang, atau akun yang terdaftar dapat memicu hukuman penjara dan pengucilan permanen dari pekerjaan publik, kecuali pihak berwenang mengajukan tuduhan yang lebih serius.

Kapal tanker minyak berlayar di Laut Merah terkait ancaman Houthi

Ancaman Houthi Picu Belokan Tajam Tanker Minyak di Yaman

Setidaknya tujuh terpaksa melakukan belokan tajam dekat Yaman setelah kelompok yang terkait dengan Iran mengumumkan “” terhadap Arab Saudi pada Senin lalu, menurut data pelacakan kapal. Semua kapal tersebut tengah dalam perjalanan ke atau dari pelabuhan Saudi dan melakukan perubahan arah yang signifikan setelah pengumuman embargo tersebut.

Lebih dari 15% perdagangan laut global melewati Laut Merah, yang menghubungkan Laut Mediterania dan Teluk Aden melalui dua titik kritis, yakni Terusan Suez di Mesir dan Selat Bab al-Mandab antara Yaman dan Tanduk Afrika. Laut Merah telah menjadi jalur penting bagi ekspor minyak Saudi sejak perang AS-Israel melawan Iran menyebabkan penutupan efektif Selat Hormuz, yang mengakibatkan aliran minyak dan gas dari Teluk sangat terbatas.

📖 Baca Juga:

Situasi ini berperan besar dalam mengurangi tekanan pada pasar global, dan jika Houthi semakin membatasi perdagangan, maka harga minyak kemungkinan akan meningkat, kata Rosemary Kelanic dari lembaga pemikir Defense Priorities yang berbasis di AS. Pada hari sebelum Houthi mengumumkan pemblokadean, tercatat 20 kapal memasuki Laut Merah dan 22 kapal keluar melalui selat Bab al-Mandab, menurut perusahaan intelijen maritim Kpler.

Kelanic juga menyatakan kepada BBC Verify bahwa serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah atau Teluk Aden “akan menghambat semua lalu lintas internasional, bukan hanya kapal yang menuju Saudi”. Angkatan laut Uni Eropa di kawasan itu, Aspides, merekomendasikan agar “kapal dagang yang terkait dengan kepentingan Israel, AS, atau Saudi menghindari lintasan di Laut Merah dan Teluk Aden hingga tingkat ancaman menurun,” berdasarkan advis yang dilihat oleh Reuters.

Data pelacakan kapal dari MarineTraffic menunjukkan bahwa tanker minyak mentah Rodos yang mengangkut minyak mentah Saudi, berangkat menuju India dari pelabuhan al-Muajiz di Laut Merah pada Senin malam. Kapal berbendera Liberia tersebut awalnya menuju selatan ke arah Selat Bab al-Mandab, tetapi sekitar sembilan jam kemudian berbelok dan mulai berlayar ke utara. Kapal tanker minyak dan bahan kimia berbendera Liberia, Mica, juga meninggalkan pelabuhan Jazan di Saudi pada Senin sore dan berbelok arah ke utara setelah awalnya menuju selatan.

Data pelacakan menunjukkan setidaknya delapan kapal yang berniat menuju Laut Merah juga melakukan belokan tajam alih-alih memasuki Selat Bab al-Mandab dari arah selatan. Kapal pengangkut kendaraan berbendera Kepulauan Marshall, Liu Jiang Kou, dalam perjalanan menuju pelabuhan Jeddah di Saudi dari Cina, juga mengubah arah sepenuhnya pada hari Senin di Teluk Aden. Sementara itu, kapal tanker minyak mentah berbendera Hong Kong, New Prime, yang berlayar dari Cina, juga berputar balik saat menuju Saudi dan kini tampak sedang menunggu di Laut Arab.

Sementara alasan di balik setiap perubahan arah belum dapat diverifikasi secara independen, “waktu perubahan arah tersebut konsisten dengan pengumuman embargo,” kata perusahaan manajemen risiko maritim, Vanguard. Dalam sebuah email kepada pemilik kapal pada Senin yang dilihat oleh BBC, pihak Houthi menyatakan bahwa “kapal dilarang memuat atau membongkar kargo di pelabuhan Saudi mana pun” dan menambahkan bahwa kapal “mungkin menjadi target di lokasi mana pun dalam jangkauan operasional”.

Houthi mengklaim bahwa embargo tersebut sebagai balasan terhadap blokade Saudi terhadap pelabuhan dan bandara di wilayah utara Yaman yang dikuasai Houthi. Arab Saudi membantah tuduhan tersebut dan berjanji untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kapal-kapalnya sesuai dengan hukum internasional”. Yaman telah dilanda perang sipil sejak 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Sana’a dari pemerintah. Konflik ini semakin meningkat pada 2015 setelah koalisi Arab yang dipimpin Saudi campur tangan untuk berusaha mengembalikan pemerintahan resmi.

Sejak 2022, terdapat gencatan senjata informal antara Houthi dan Arab Saudi. Namun, pekan lalu, Houthi meluncurkan rudal ke sebuah bandara di barat daya Arab Saudi sebagai respons terhadap serangan udara di bandara Sana’a yang mereka tuduhkan kepada kerajaan Saudi. Houthi sebelumnya telah menyebabkan gangguan parah di Selat Bab al-Mandab yang memiliki lebar 32 km (20 mil). Tak lama setelah perang Gaza meletus pada Oktober 2023, Houthi mulai menyerang kapal-kapal dagang di kawasan tersebut.

Ancaman Trump terhadap Iran terkait serangan di Selat Hormuz

Trump Ancaman Serang Jembatan dan Pembangkit Listrik Iran

Presiden Amerika Serikat, Donald , mengeluarkan ancaman untuk menghancurkan jembatan atau pembangkit listrik jika angkatan bersenjata negara itu menyerang kapal di Selat . Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut bahwa target potensial termasuk infrastruktur yang terletak ‘di dekat atau di dalam’ ibu kota Tehran.

Langkah militer ini akan diambil sebagai respons terhadap serangan apa pun terhadap pengiriman di jalur perairan yang sangat vital tersebut, baik melalui peluru kendali, roket, drone, maupun senjata lainnya. Ancaman ini muncul setelah serangan militer AS terhadap Iran berlangsung selama sebelas malam berturut-turut, sementara Tehran memperingatkan AS agar tidak menargetkan fasilitas nuklirnya.

📖 Baca Juga:

Kepala Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan bahwa gelombang serangan ini dirancang untuk terus mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pengiriman komersial di Selat Hormuz. Media negara Iran melaporkan bahwa pertahanan udara telah diaktifkan di ibu kota Tehran, dan ledakan juga dilaporkan terjadi di kota Tabriz yang terletak di barat laut, serta di pelabuhan Chabahar dan Konarak di tenggara, serta di kota Bushehr yang merupakan lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran.

Iran yang telah melakukan balasan terhadap AS dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah memperingatkan akan adanya tindakan pembalasan setelah Trump menyatakan bahwa AS akan segera menyerang lokasi nuklir bawah tanah dekat Natanz. Meskipun Iran dan AS sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada bulan April, permusuhan kembali meningkat pekan lalu ketika kedua negara bersaing untuk menguasai Selat Hormuz yang sangat penting.

Centcom melaporkan bahwa pasukan AS telah menargetkan pusat operasi militer Iran, kapabilitas maritim, hanggar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, dan infrastruktur logistik militer. Mereka juga menuduh Iran telah menyerang ‘lebih dari 30 kapal komersial’ yang melintas di Selat Hormuz dalam tiga bulan terakhir, yang menurut mereka telah mengancam keselamatan ratusan pelaut yang tidak bersalah dan mengganggu kebebasan navigasi, meskipun jalur perairan tersebut tetap ‘terbuka untuk transit kapal komersial’.

Angkatan bersenjata Kuwait mengungkapkan bahwa sistem pertahanannya telah terlibat dalam menghadapi serangan drone dari Iran, sementara Bahrain dan Yordania juga melaporkan telah mencegat serangan drone dan peluru kendali. Harga minyak melonjak sebagai reaksi terhadap ketegangan terbaru, mencapai $94 pada hari Rabu. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Washington masih bersedia untuk terlibat dalam diplomasi dengan Tehran, tetapi tidak percaya bahwa Iran serius dalam melakukan pembicaraan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Trump menyebut bahwa target militer berikutnya mungkin adalah kompleks yang dikenal sebagai Gunung Pickaxe, situs nuklir bawah tanah yang diduga digunakan Iran untuk membangun fasilitas pengayaan yang tidak diumumkan. “Kami akan menyerang area itu dalam waktu dekat, dan dengan sangat kuat,” kata Trump pada hari Selasa, ketika berbicara kepada wartawan dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun. Ia menambahkan bahwa biasanya ia tidak mengumumkan target, tetapi ‘tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu’.

Komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menyatakan bahwa mereka akan menganggap serangan semacam itu ‘sebagai perluasan perang di wilayah ini’, mengancam untuk menyerang ‘semua kepentingan AS, sekutu, dan pendukungnya’, demikian laporan dari stasiun penyiaran negara IRIB. Trump juga mengancam akan ‘menyelesaikan’ masalah pemberontak Houthi jika kelompok militan yang didukung Iran di Yaman itu melanjutkan ancaman blokade pelabuhan Saudi.

Seorang pejabat media Houthi sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menutup Selat Bab al-Mandab – pintu gerbang selatan Laut Merah – untuk kapal-kapal Saudi. Laut Merah telah menjadi sangat penting untuk pengiriman minyak dari Arab Saudi selama perang antara AS dan Israel melawan Iran, yang telah menyebabkan penutupan efektif Selat Hormuz. Setelah pengumuman Houthi tersebut, dua tanker yang baru saja mengisi minyak mentah Saudi menuju China dan India di pelabuhan Laut Merah Yanbu berputar balik pada hari Selasa, dan beralih ke arah Kanal Suez, menurut kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard. Ancaman dari Houthi ini berpotensi menyebabkan gangguan lebih lanjut terhadap pengiriman internasional, dengan permusuhan di wilayah tersebut sudah mengakibatkan fluktuasi harga bahan bakar global yang signifikan.

Kesepakatan program nuklir sipil Saudi dan AS yang berpotensi kontroversial

AS Umumkan Kesepakatan Program Nuklir Sipil Arab Saudi

Pemerintah Amerika Serikat dan diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan yang memberi izin kepada kerajaan Teluk ini untuk mengembangkan sipil. Pengumuman tersebut dijadwalkan akan disampaikan oleh administrasi Presiden AS pada hari Rabu, menurut laporan CBS News yang merupakan mitra BBC di AS.

Kesepakatan ini dapat bernilai miliaran dolar bagi Amerika Serikat, di mana perusahaan-perusahaannya berpotensi terlibat dalam pembangunan fasilitas untuk memproduksi uranium yang diperkaya. Uranium ini tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir. Kekhawatiran pun muncul dari para ahli nuklir dan mantan pejabat Israel, sekutu terdekat AS di Timur Tengah, yang khawatir bahwa rencana ini akan memungkinkan Arab Saudi mengembangkan senjata nuklir.

📖 Baca Juga:

BBC telah meminta komentar dari Gedung Putih mengenai masalah ini. Dalam kesepakatan ini, perusahaan-perusahaan AS diizinkan untuk mengoperasikan pembangkit listrik nuklir di tanah Arab Saudi, seperti dilaporkan CBS, mengutip seorang pejabat regional yang akrab dengan kesepakatan tersebut. Nama-nama perusahaan yang terlibat belum diungkapkan dan Kongres AS perlu dilibatkan dalam proses ini.

Setelah melaksanakan studi bersama dengan AS, Arab Saudi mungkin diizinkan untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri untuk memproduksi bahan bakar di fasilitas pengolahan yang dibangun oleh AS, alih-alih bergantung pada bahan bakar impor, menurut laporan media. Kesepakatan ini diharapkan akan berlangsung selama 30 tahun dan diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, sebagaimana dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Ketentuan mengenai pengayaan uranium ini akan membedakan kesepakatan ini dari perjanjian lain yang dibuat oleh AS pada tahun 2009 dengan Uni Emirat Arab, di mana UEA tidak memproduksi bahan bakarnya sendiri dan menerima berbagai pembatasan lainnya. Oleh karena itu, kesepakatan ini juga diperkirakan akan menarik perhatian para aktivis non-proliferasi nuklir, yang tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan jumlah senjata nuklir di seluruh dunia.

Isu nuklir telah menjadi pusat konflik antara AS dan Israel dengan Iran yang telah berlangsung berbulan-bulan. Kedua negara tersebut menyatakan salah satu alasan mereka menyerang Iran pada bulan Februari lalu adalah untuk mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir – sesuatu yang dibantah oleh Teheran. Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, mengatakan kepada CBS News pada tahun 2018 bahwa negaranya tidak merencanakan untuk memperoleh senjata nuklir, namun mengakui bahwa “tanpa ragu, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikuti secepat mungkin.”

Cadangan devisa Indonesia 2026 meningkat menjadi US$ 145,6 miliar

Cadangan Devisa Indonesia Naik Menjadi US$ 145,6 Miliar

(BI) baru saja mengumumkan bahwa Indonesia pada akhir bulan Juni 2026 mengalami peningkatan tipis menjadi US$ 145,6 miliar. Angka ini menunjukkan kemajuan dari posisi sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 144,9 miliar pada bulan Mei 2026. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai impor selama 5,4 bulan serta untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Perry menekankan bahwa posisi cadangan devisa yang dicapai saat ini berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya ditetapkan sekitar tiga bulan impor. Di samping itu, BI menargetkan kinerja transaksi berjalan di tahun 2026 tetap dalam kondisi baik dengan defisit yang diperkirakan berkisar antara 1,3 hingga 0,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

📖 Baca Juga:

Dalam laporan terpisah, BI juga mencatat bahwa aliran pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai angka signifikan sebesar US$ 8,5 miliar. Perry menyebutkan bahwa investasi tersebut sebagian besar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang terus berlanjut hingga tanggal 20 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa SBN mencatat net inflow sebesar US$ 0,1 miliar, menunjukkan minat investor asing yang kuat.

Gubernur BI mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan kerja sama kebijakan dengan pemerintah guna memperkuat stabilitas di tengah dinamika perekonomian global. Ia juga menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per tanggal 21 Juli 2026 relatif stabil di level Rp 17.885, sedikit berubah dibandingkan dengan akhir Juni 2026 yang tercatat Rp 17.880.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar tersebut, Perry menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus mengoptimalkan intervensi di pasar luar negeri serta melakukan transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, BI telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga kepemilikan SRBI. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing. Kepemilikan non-resident di SRBI diketahui meningkat dari Rp 238,1 triliun pada 15 Juni 2026 menjadi Rp 288,7 triliun pada 20 Juli 2026, menjadikannya sekitar 27,1 persen dari total posisi SRBI.

Untuk lebih meningkatkan daya tarik bagi investor asing, Bank Indonesia juga mengoptimalkan berbagai instrumen moneter dan memberikan insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai atau hedging swap sebesar 10 persen yang selama ini ditanggung oleh mereka. Selain itu, BI memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan menambahkan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperluas penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi.

Gatot Heroe Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Penyidik Komisi Pemberantasan () mengonfirmasi adanya tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka tersebut adalah , seperti yang diungkapkan oleh bos PT Blueray Cargo, John Field, setelah diperiksa oleh KPK di Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2026.

John Field menyatakan bahwa ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, yang berkaitan dengan Gatot Heroe. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, juga membenarkan pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa sudah ada surat perintah penyidikan yang dikeluarkan untuk Gatot Heroe.

📖 Baca Juga:

Gatot Heroe Hernanda diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wilayah Kediri, Jawa Timur. Dalam persidangan pada 21 Juli 2026, terungkap bahwa ada amplop dengan kode PGH yang diduga menunjukkan bahwa Gatot Heroe menerima uang sebesar Rp 3,2 miliar dari Blueray Cargo selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Tempo, media yang berusaha mengonfirmasi status Gatot Heroe sebagai tersangka, telah menghubungi Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Ditjen , Budi Prasetiyo, melalui pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan balasan. Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui akun Instagram Kantor Bea Cukai Kediri, namun pihak tersebut juga belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa KPK telah menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus ini. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru, yaitu sprindik umum dan sprindik penetapan tersangka.

Menurut Taufik, penetapan tersangka baru ini terkait dengan rangkaian uang suap senilai Rp 91 miliar yang berasal dari Blueray Cargo kepada sejumlah pejabat di Ditjen Bea Cukai dan pihak lainnya. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan penyidikan tidak ditujukan untuk membidik pihak tertentu, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses penyidikan.

Saat ini, enam tersangka dalam ini telah menjalani proses persidangan. Mereka terdiri dari empat penerima suap yang telah diadili, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal, serta beberapa pejabat lainnya. Sementara itu, pihak pemberi suap, yaitu pemilik PT Blueray Cargo, John Field, dan rekan-rekannya juga telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan hukuman penjara dan denda yang bervariasi.

AJI: Pemerintah Indonesia Jangan Sembarangan Hapus Konten Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen () mengkritik kebijakan online pemerintah, memperingatkan bahwa hal tersebut bisa mengancam dengan memungkinkan penghapusan konten jurnalistik dari platform digital.

Nany Afrida, ketua AJI Indonesia, menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak seharusnya bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan apakah dapat tetap online.

📖 Baca Juga:

“Kementerian tidak bisa menempatkan dirinya di atas semua institusi lainnya,” ujar Nany kepada wartawan di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Dia menyebutkan penghapusan konten yang diproduksi oleh media Indonesia, Magdalene, sebagai contoh bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi organisasi berita. Menurut AJI, sengketa yang melibatkan konten jurnalistik seharusnya menjadi yurisdiksi Dewan Pers, regulator media independen Indonesia, bukan pemerintah.

“Itu adalah tanggung jawab Dewan Pers,” jelas Nany, menambahkan bahwa penghapusan secara sembarangan bisa menyebabkan lebih banyak korban di industri media jika dibiarkan tanpa pengawasan.

AJI, bersama beberapa organisasi media dan pers, telah mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menjadi dasar hukum bagi kerangka moderasi konten Indonesia.

Mustafa Layong, direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut terlalu luas dan bisa ditafsirkan secara berbeda, berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta standar hak asasi manusia internasional.

“Peraturan itu membatasi kebebasan berekspresi,” kata Mustafa.

Dia menambahkan bahwa konten dapat dihapus sebelum otoritas memastikan apakah itu benar-benar melanggar hukum, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai proses hukum yang adil dan hak publik untuk mengakses informasi.

Pihak-pihak yang mengkritik juga berpendapat bahwa peraturan tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia.

Kominfo sebelumnya membantah memiliki kewenangan sepihak untuk menghapus konten jurnalistik. Alexander Sabar, direktur jenderal pengawasan ruang digital kementerian, menyatakan pada bulan Juni bahwa konten berita tidak dapat dihapus tanpa rekomendasi dari Dewan Pers.

“Kewenangan untuk menangani produk pers pada dasarnya berada di bawah Undang-Undang Pers,” tegas Alexander.